Tuesday 23rd October 2018

CELGOR Desak Jokowi-JK Ungkap Praktek Korupsi di BUMN

CELGOR

Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat CELGOR (Centre for Local Government Reform (CELGOR) mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar segera membenahi kasus-kasus Korupsi dan Kolusi di sejumlah BUMN.

“Kami mengingatkan segenap elemen bangsa, untuk tetap tegak dan melaksanakan amanat Sumpah Pemuda. Dengan berdiri pada barisan terdepan dalam menjaga dan menegakan kedaulatan negara,” ujar Direktur Ekonomi Politik Celgor, Kusfiardi dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (2/11/15) di Jakarta.

Menurut Kusfiardi, berangkat dari persoalan lemahnya menegakkan kedaulatan hukum saat ini yang telah terjadi, Celgor mendesak pada pemimpin negara ini, khususnya para penegak hukum, untuk menyingkirkan mereka yang merongrong kedaulatan negara dengan menginjak injak sistem perekonomian melalui kejahatan ekonomi (korupsi/ manipulasi).

“Kami mendesak  pada pimpinan negara ini agar segera mengambil tindakan tegas dalam beberapa kasus Korupsi dan Kolusi di BUMN,” paparnya.

Adapun kasus Korupsi dan Kolusi yang didata CELGOR yaitu:

Pertama, kasus pengadaan Crane,di Pelindo II Jakarta, seharusnya  Kepolisian RI sudah layak menetapkan TSK (Tersangak) karena sudah ditemukan 3 alat bukti.

Kedua, adalah kasus perpanjang konsesi kepada Hutchinson untuk JICT ditambah TPK Koja, sangat tidak layak dilakukan hal tersebut karena diantaranya :

  1. Dikelola sendiri akan memberi keuntungan yang lebih baik.
  2. Pemberian konsesi kepada Hutchinson adalah Privatisasi yang melanggar cita-cita menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa sendiri dan akan membuktikan bahwa Jokowi sebagai presiden yang tidak bisa dipegang janjinya kecuali kepada pihak-pihak  yang lebih  kuat dan perkasa.
  3. Memberi pihak asing mngatur pintu ekspor impor Indonesia.
  4. Tidak sejalan dengan Poros Maritim dalam rujukan Deklarasi Juanda.
  5. Memberikan konsesi kepada asing sama dengan tidak mepercayai kemampuan bangsa sendiri dan membunuh kepercayaan diri anak bangsa.

Ketiga, dalam kasus pembangunan pelabuhan Kali Baru dan penerbitan surat utang bermata uang asing, termasuk dalam soal pemakaian DEUTCHSE Bank sebagai konsultan perpanjangan konsesi kepada Hutchinson, BPK harus  melakukan Audit investigatif dengan membebaskan diri dari kepentingan pihak penguasa sehinga mampu dudukan masalah pada tempatnya.

Keempat, dalam  Pansus Pelindo II Jakarta harus tegas menyatakan siapa pejabat yang bertangung jawab.

Kelima, hukum ditegakkan tanpa pilih kasih. Hukum bukanlah pedang tumpul kepada pejabat korup yang arogan. Ini adalah ujian kredibilitas Jokowi. Jika pejabat yang korup dan arogan dibiarkan tidak diseret  ke meja hijau, maka sudah selayaknya Jokowi berhenti sesumbar. “Nawacita dikhawatirkan tidak lagi bisa membangun citra pemimpin yang berpihak kepada rakyat,” ujar Kusfiardi.

“Bila setiap kasus yg merugikan negara tidak dituntaskan dengan penegakkan hukum yang benar, dengan berlandaskan keadilan. Maka runtuhnya kedaulatan negara hanya tinggal menunggu waktu,” pungkasnya. (Zul)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan