Sunday 16th December 2018

MUI Pusat: Ucapan Ahok Telah Menghina Al Quran, Ulama, dan Umat Islam

MUI

Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Selasa (11/10) di Jakarta mengeluarkan pernyataan resmi terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung Al Quran surat Al Maidah ayat 51, saat kunjungannya ke Kepulauan Seribu, Selasa (27/9) lalu.

Pernyataan sikap ini ditandatangani Ketua Umum MUI Ma`ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Dr H Anwar Abbas pada. Ada 5 sikap poin rekomendasi yang dsampaikan MUI tersebut.

“Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah dikategorikan menghina Al-Quran, dan termasuk menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum,” tegas pendapat pendapat dan sikap keagamaan MUI itu.

Berikut isi lengkap sikap MUI:

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, “Jadi, jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya…,” yang telah meresahkan masyarakat, maka MUI, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.

3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan kepada ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam, serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan pada penegakan hukum.

5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri, sekaligus menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum

TTD
DR KH MA`RUF AMIN
Sekretaris Jenderal
Dr H ANWAR ABBAS, MM, M.Ag. (emka)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan