Tuesday 23rd October 2018

Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pemberdayaan UMKM

foto bmt bus

Jakarta – Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan perekonomian negara karena salah satu upaya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan perbaikan di sektor keuangan melalui perluasan akses dalam penyediaan pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hill (2001), menyatakan bahwa UMKM memegang peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, karena : pertama, kontribusi yang signifikan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Kedua, pemerintah Indonesia menempatkan prioritas lebih tinggi untuk UMKM. Ketiga, potensi kontribusi UMKM dalam mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh pribumi asli. Keempat, pentingnya formulasi kebijakan perekonomian yang sesuai denga karakteristik UMKM. Lima, harapan atas kontribusi UMKM untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan industri. Keenam, UMKM telah terbukti lebih tahan terhadap deraan dan tempaan krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997-1998.

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, sektor tersebut memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 51,3 juta unit usaha atau memiliki kontribusi sebesar 99% menyerap tenaga kerja, 90,9 juta pekerja (97%), menyumbang PDB sebesar Rp 2.609 triliun (55,6%) Serta memberikan sumbangan devisa sebesar Rp183,8 triliun (20%) (Bank Indonesia. 2010 ).

Dengan data perkembangan UMKM yang diungkapkan diatas, ditambah dengan kenyataan bahwa populasi mayoritas penduduk indonesia beragama Islam yang merefleksikan pula kondisi populasi mayoritas dunia usaha di sektor UMKM, sepatutnya sistem Perbankan Syariah bisa memberikan kontribusi yang signifikan pada sektor tersebut. Apalagi, diyakini praktek Perbankan Syariah beserta produknya sangat sesuai dengan iklim dunia usaha sektor UMKM. Jika melihat kinerja pembiayaan Perbankan Syariah kontribusi itu pada dasarnya sudah jelas terlihat.

Sejauh ini dengan kekuatan 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 unit usaha Syariah (UUS) dan 151 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang memiliki jaringan kantor mencapai 3.073 unit, Perbankan Syariah nasional telah menunjukkan perannya. Pembiayaan BUS dan UUS pada sektor UMKM diakhir tahun 2010 telah mencapai Rp52,6 triliun atau porsinya (share) sebesar 77,1% dari seluruh pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS ke sektor usaha.

Pada akhir tahun 2010 itu, pertumbuhan pembiayaan bagi UMKM tersebut mencapai 46,8% atau pertumbuhannya melebihi pertumbuhan total pembiayaan industri Perbankan Syariah itu sendiri. Sementara jumlah rekening pembiayaan bagi UMKM mencapai lebih dari 600 ribu rekening atau porsinya mencapai 69,3% dari total rekening pembiayaan Perbankan Syariah.

Keberpihakan bank Syariah pada sektor UMKM ditunjukkan pula dengan berbagai strategi pembiayaan oleh masing-masing bank Syariah secara individu, seperti pembukaan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Berdasarkan data pembiayaan sektoralnya, saat ini pembiayaan UMKM Perbankan Syariah terkonsentrasi pada pembiayaan di sektor retail (31,1%), jasa usaha (29,3%) dan perdagangan (13,2%). Eksposur pembiayan sektoral UMKM Perbankan Syariah identik atau sama dengan eksposur total pembiayaan industri.

Kinerja Perbankan Syariah diatas belum termasuk kontribusi 151 BPRS yang tersebar di 22 provinsi Indonesia. BPRS dengan karakteristik kapasitas yang relatif kecil dan spesifik melayani pelaku usaha di komunitas-komunitas kecil masyarakat, sudah tentu hampir seluruh kemampuan penyediaan pembiayaannya di salurkan pada sektor UMKM. Berdasarkan data pada akhir 2010 fungsi intermediasi BPRS bagi sektor UMKM tampak berjalan cukup optimal, hal ini ditunjukkan dengan angka FDR yang mencapai 128,5%. Meski pembiayaan bermasalah BPRS relatif lebih tinggi di bandingkan kinerja BUS dan UUS yaitu sebesar 6,5%, namun dalam periode 3 tahun terakhir angka pembiayaan bermasalah menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada skala usaha yang tidak jauh berbeda dan ruang lingkup pelayanan yang juga relatif sama, dalam melayani masyarakat UMKM, BPRS ditemani oleh lembaga keuangan non-bank Syariah yang saat ini berkembang tidak kalah tingginya, yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

BMT merupakan berbadan usaha koperasi yang kini dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang jumlahnya kini diperkirakan telah mencapai lebih dari 3000 unit. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia mengalami peningkatan yang siginifikan serta memiliki peranan yang sangat vital dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di sektor pertanian. (Rendra, 2011).

Pembiayaan LKSM di sektor pertanian sampai dengan akhir tahun 2010, penyaluran kredit di sektor pertanian sebesar Rp. 91 triliun atau 5,15% dari total kredit Perbankan. Dari kredit tersebut, sebesar Rp. 1,76 triliun atau 1,9% merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah dan lembaga keuangan non-bank Syariah termasuk Baitul Maal Wa Tanwil (BMT).

Menurut Ridwan (2004), BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan Syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan Syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat.

Meski kontribusi perkembangannya cukup besar, sektor UMKM bukannya tumbuh tanpa memiliki masalah. Masalah di sektor UMKM relatif begitu kompleks, dari masalah SDM, akses modal, budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi maupun kemampuan manajemen. Sudah menjadi pengetahuan umum dimana tingkat pendidikan mayoritas pelaku usaha UMKM cukup rendah, budaya usaha yang belum terbangun baik ketika usaha yang dilakukan berdasarkan usaha turun temurun, pengelolaan dana usaha yang bercampur dengan keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini yang tengah dibenahi oleh pihak-pihak terkait secara berkesinambungan. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini bank Syariah telah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep linkage, dimana bank Syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan Syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dilakukan karena memang jangkauan bank Syariah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau Lembaga Keuangan Syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.

Skema pembiayaan linkage yang dilakukan bank Syariah dengan BPRS atau BMT dapat berupa channeling, executing atau joint financing. Skema channeling menempatkan BPRS atau BMT sebagai intermediator BUS/UUS dengan pelaku UMKM. Sedangkan skema executing dilakukan ketika BUS/UUS menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Sementara itu, skema joint financing adalah skema dimana BUS/UUS dan BPRS/BMT bekerja sama dalam memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM. Disamping itu, akhir-akhir ini terbentuk juga kerja sama bank-bank Syariah dengan lembaga-lembaga terkait dalam memecahkan masalah lain yang menjadi kendala bagi dunia UMKM, seperti masalah budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen. Bank Syariah bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial dalam upaya meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan penguasaan teknologi.

Hal tersebut dilakukan dalam bentuk program-program pembinaan nasabah. Pembinaan nasabah khususnya bagi nasabah UMKM telah menjadi faktor yang krusial dalam rangka menjaga pembiayaan UMKM yang berkualitas baik. Dengan ruang-lingkup usaha yang dominan beraktifitas di lingkungan ekonomi domestik, tidak mengherankan sektor UMKM selalu tampil menjadi “pahlawan” bagi perekonomian negeri ini, ketika ekonomi nasional berhadapan dengan badai krisis keuangan yang juga kerap menghantam ekonomi global. Oleh sebab itu, sangat beralasan sekali jika pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Bagaimana dengan kontribusi industri Perbankan Syariah nasional dan lembaga keuangan non-bank Syariah khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terhadap pertumbuhan sektor UMKM? Pada masa yang akan datang diharapkan lebih banyak pihak mampu memberikan kontribusinya yang signifikan dalam mendorong peran Perbankan Syariah di sektor UMKM ini.

Pada sisi sektor UMKM, diperlukan upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non-fisik, agar sektor tersebut mampu berproduksi dan berkinerja dengan efisien. Perbaikan atau pembenahan sektor UMKM pada gilirannya diharapkan mampu menekan persepsi risiko tinggi yang melekat pada sektor tersebut.

Sedangkan pada sisi Perbankan Syariah diperlukan peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir Syariah pada dunia UMKM di semua sektornya. Dengan begitu, diharapkan kontribusi Perbankan Syariah dapat lebih maksimal, misalnya pembiayaan Perbankan Syariah tidak hanya terkonsentrasi pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan saja dari UMKM tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur (Bank Indonesia. 2010 ).
Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu dikaji lebih lanjut bagaimana peranan BMT dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia; Bagaimana optimalisasi peran itu; Apa yang menjadi kendala BMT dalam upaya pemberdayaan UMKM; Dan alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk meminimalisir adanya kendala dimaksud, akan menjadi bahasan dalam makalah ini.
Pemberdayaan UMKM

Konsep pemberdayaan seperti yang diungkap Sulistiyani (2004) khususnya konsep pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diuraikan bahwa inti dari pemberdayaan UMKM meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling) usaha, memperkuat potensi atau daya (empewornment) dalam rangka pengembangan serta terciptanya kemandirian.
Hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi UMKM untuk berkembang. Logika ini didasarkan asumsi bahwa tidak ada jenis usaha yang sama sekali tanpa memiliki sumber daya. Setiap UMKM pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang pihak UMKM sendiri tidak menyadari, atau sumber daya yang dimiliki tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu sumber daya yang ada harus digali, dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaa UMKM dapat dikatakan sebagai upaya untuk membangun daya yang dimiliki UMKM, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta beruaya untuk mengembangkannya. Disamping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak UMKM dalam perangkap ketergantungan (charity), pemberdayaan UMKM sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian UMKM yang bersangkutan.

Menurut Tambunan (2002) tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM dimanapun juga, saat ini dan yang akan datang terutama dalam aspek-aspek berikut ini :

a. Perkembangan teknologi yang pesat : perubahan teknologi mempengaruhi ekonomi atau dunia usaha, dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Sisi penawaran yaitu, perkembangan teknologi mempengaruhi antara lain metode atau pola produksi, koposisi serta jenis material/input dan bentuk serta kualitas produk yang dibuat, sedangkan dari sisi permintaan perubahan teknologi membuat pola permintaan berbeda, yang pada awal periode setelah perubahan tersebut lebih banyak berasal dari perusahaan atau industri. Jika dilihat dari sisi permintaan masyarakat, setelah mereka diperkenalkan dengan produk-produk baru yang mengandung teknologi baru maka permintaan konsumen di pasar juga akan berubah. Jadi, berkaitan dengan ini, survival capability dari UKM sangat tergantung dari tingkat fleksibilitasnya dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian di segala bidang yang berkaitan dengan perubahan teknologi. Disini, antara lain penguatan SDM sangat krusial.

b. Persaingan semakin bebas : penerapan sistem pasar bebas dan pola atau sistem persaingan yang berbeda dan intensifitasnya yang lebih tinggi, ditambah lagi dengan perubahan teknologi yang berlangsung terus dalam laju yang semakin cepat dan perubahan selera masyarakat yang terutama akibat pendapatan masyarakat yang terus meningkat, maka setiap pengusaha kecil dan menengah (juga besar) ditantang apakah mereka sanggup menghadapi/menyesuaikan usaha mereka dengan semua perubahan ini.

Dalam mengusahakan pemberdayaan UMKM, menurut Tambunan (2002 diperlukan beberapa langkah sebagai berikut :
1. Dukungan dan sifat birokrasi yang kondusif
a. Menciptakan sistem intensif dan intensifikasi yang tepat lewat kebijakan fiskal
b. Mengurangi secara maksimal intervensi (campur tangan) langsung dalam setiap sikap dalam proses dan mekanisme bisnis masyarakat
c. Mengurangi secara maksimal peluang kontak langsung antara birokrat dan pengusaha dalam urusan bisnis
d. Mengusahakan keterbukaan dan pemberian peluang sama dan pelayanan proporsional dan adil pada semua warga negara
2. Melengkapi/memperkuat kelembagaan pasar
a. Memperbanyak usaha lembaga perantara yang menjembatani sektor ekonomi rakyat yang berskala kecil, banyak dan tersebar luas itu dengan kelompok usaha ekonomi besar dan kuat
b. Mengupayakan adanya perlindungan yang optimal dalam kondisi pasar yang mahal dan dilengkapi dengan perangkat perlindungan hukum yang adil, cepat dan murah serta tegas
c. Dukungan modal dan pelayanan yang optimal dengan berbagai inovasi yang diperlukan bagi warga masyarakat ekonomi lemah/kecil
d. Peluang serta pemberian insentif yang optimal bagi kemungkinan tersalurnya tenaga-tenaga muda berpendidikan tinggi untuk bekerja di pedesaan, baik sebagai usahawan (usaha mandiri) maupun sebagai ahli yang profesional
e. Tercegahnya struktur pasar ke dalam bentuk-bentuk monopoli dan oligopoli serta selalu menghindarkan berbagai bentuk hambatan bagi para pelaku ekonomi baik pedekatan dari sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu maupun dari oknum aparat birokrasi
3. Pembentukan lembaga sosial atau yayasan sosial yang bergerak dalam peningkatan kualitas SDM
a. Diutamakan pendidikan yang bersifat praktis, pemagangan untuk membentuk usahawan kecil yang tanggap terhadap semua peluang usaha, mempunyai kemampuan rata-rata kepemimpinan
b. Memberi jasa asistensi dan konsultasi ditempat kerja yang mungkin gratis pada awalnya, kemudian berangsur-angsur disubsidi dan akhirnya mampu membayar sendiri
c. Tempat latihan diusahakan ditempat produksi/pabrik/perusahaan kelompok besar/ekonomi kuat dalam suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dilanjutkan dalam bentuk asistensi dan konsultasi setelah masing-masing kembali ketempat semula
d. Dana untuk kegiatan ini dapat berasal dari partisipasi para usaha besar sampai tingkat minimal tertentu atau dapat dibantu oleh subsidi pemerintah.

(Sumber Kompasiana/ Foto: Ist).

Editor: Irwan Aidil

 

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan